Seruyannews.com, Balikpapan – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, SE, M. Si menghadiri Kegiatan Talkshow dan Malam Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, bertempat di Convention Hall Lantai C Hotel Platinum Balikpapan, bersama dengan Gubernur/Bupati/Walikota se Kalimantan. Selasa (5/5/2026)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini, dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, merupakan bentuk apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait, dan dilaksanakan di wilayah Kalimantan sebagai salah satu pusat pertumbuhan strategis nasional.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan geografis dan konektivitas wilayah. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari jumlah program, melainkan dari kualitas dan dampaknya bagi masyarakat.
Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah mendorong optimalisasi berbagai instrumen kebijakan yang mencakup aspek pengawasan, fiskal, kelembagaan, dan regulasi. Peran pengawasan melalui inspektorat diperkuat, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan persetujuan dan rekomendasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan, serta menyusun berbagai regulasi seperti peraturan dan instruksi menteri hingga peraturan daerah.
Di bidang keuangan, pemerintah turut memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait kebijakan keuangan daerah, termasuk dalam penentuan dukungan anggaran. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir masih terlihat adanya stagnasi, di mana peningkatan anggaran daerah yang berada pada kisaran Rp3,9–Rp4 triliun belum menunjukkan lompatan signifikan dibandingkan sektor lain.
Momentum kenaikan anggaran hingga Rp7,8 triliun pada tahun 2021 diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong terobosan kebijakan yang lebih progresif dan inovatif. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan instrumen kebijakan secara optimal, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (pro/mus/*)