Seruyannews.com, Kuala Pembuang – Hingga saat ini terdapat lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Seruyan. Masing-masing tiga unit berada di Kuala Pembuang (Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur), satu unit di Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk, dan satu unit lagi di Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau.
Menurut Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan Bahrun Abbas, untuk pemerataan penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebetulnya juga telah dibentuk sejumlah SPPG lainnya, termasuk yang telah selesai dibangun di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Kabupaten Seruyan. Namun, masih menunggu kepastian untuk mulai beroperasi. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari koordinator wilayah SPPG bahwa saat ini terdapat moratorium pengoperasian dapur baru.
“Kami berharap pada tahun 2027 nanti dapur-dapur SPPG yang sudah selesai dibangun bisa segera dioperasionalkan, sehingga dapat melayani seluruh siswa di Kabupaten Seruyan,” ucap Bahrun Abbas kepada wartawan disela-sela peninjauan Dapur SPPG di Kuala Pembuang, Senin (09/11/2026).
Dia menambakan, data sekolah yang telah maupun belum menerima manfaat program MBG di Kabupaten Seruyan sudah tersedia di koordinator wilayah SPPG.
Plh Sekda Seruyan menjelaskan, pembagian wilayah pelayanan nantinya akan disesuaikan dengan keberadaan dapur dan jarak sekolah dari masing-masing SPPG agar penyaluran makanan dapat berjalan lebih efektif.
Berkenaan dengan peninjauan tiga SPPG yakni Kuala Pembuang I, Kuala Pembuang II dan Sungai Bakau tersebut, Bahrun Abbas mengatakan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait kebersihan dan keamanan makanan. Pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah Daerah tidak hanya berkewajiban mendukung pelaksanaan program MBG, tapi juga harus memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi ketentuan dan standar keamanan pangan,” tegasnya.
Plh Sekda berharap kegiatan pengawasan sebagai bentuk monitoring terhadap kualitas pelayanan SPPG ini dapat rutin dilaksanakan. Sebab, pengawasan terhadap program MBG memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya jangan sampai kasus keracunan makanan program MBG seperti pernah terjadi sebelumnya terulang kembali.
Bahrun Abbas menyatakan pihaknya dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) pada beberapa waktu sebelumnya sebenarnya ingin melihat secara langsung proses operasional dapur SPPG, mulai dari penyiapan bahan makanan, proses memasak hingga penyajian makanan. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh, karena dapur sedang tidak beroperasi menyusul petugas gizi yang mengundurkan diri. Meskipun demikian, pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan terkait pelaksanaan program MBG tersebut. (ay/lim*)
