Seruyannews.com, Kuala Pembuang – Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Yudiansyah, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau tetap berjalan sebagaimana mestinya menyusul adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa setempat.
Majelis Hakim PTUN Palangka Raya melalui Perkara Nomor 19/6/2026/PTUN.PLK telah menjatuhkan putusan dengan amar gugatan penggugat tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
“Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Pematang Limau, untuk menyikapi perkembangan ini dengan bijak dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” ucapnya pada Konferensi Pers yang digelar di kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang, Senin (9/11/2026).
Yudiansyah yang pada konferensi pers tersebut didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rusdi Hidayat, Plt. Kepala Diskominfosandi Sarinah Maulidah, Kepala Bagian Hukum Setda Immanuel, serta perwakilan Inspektorat Kabupaten Seruyan mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Asisten III menyatakan Pemerintah Kabupaten Seruyan menghormati putusan yang telah dikeluarkan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya. “Hal ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang harus kita hormati bersama,” ujarnya.
Yudiansyah menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabilitas.
Terkait kemungkinan upaya hukum banding, Pemkab Seruyan juga menghormati hak setiap pihak untuk menempuh mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Apabila nanti terdapat upaya hukum lanjutan, tentu kita menghormati hak para pihak. Pemerintah Daerah siap mengikuti setiap tahapan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya. (ay/lim*)
